ONEWS.ID,(OKI)-  Penggerak PKK Kabupaten Ogan Komering Ilir  mengajak seluruh kadernya untuk menjadikan keluarga di Ogan Komering Ilir makin tangguh menghadapi kenormalan baru.

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Hj. Linda Sari Iskandar SE mengatakan TP PKK merupakan satu gerakan yang mampu mempelopori ketangguhan masyarakat yang dimulai dari keluarga.
.
"Tim Penggerak PKK Kab. OKI yang kita kelola bersama dapat menjadi mitra dalam menumbuhkembangkan ketangguhan keluarga dan masyarakat di masa Pandemi seperti saat ini", Jelasnya saat melantik dan mengukuhkan 8 Tim Penggerak PKK tingkat Kecamatan se Kabupaten Ogan Komering Ilir bertempat di Pendopo Bumi Bende Seguguk. (5/8). 
.
Kepada 8 Ketua Tim Penggerak PKK tingkat kecamatan yang baru dilantik 
antara lain TP PKK Kecamatan Jejawi, Kecamatan SP Padang, Kecamatan Mesuji Makmur, Kecamatan Air Sugihan, Kecamatan Pedamaran, Kecamatan Pedamaran Timur, Kecamatan Cengal , dan Kecamatan Sungai Menang Lindasari meminta agar mampu mengemban amanah untuk kesejahterahan masyarakat serta menjadi mitra yang handal untuk pemerintah.
.
" Selamat bekerja, lanjutkan dan tingkatkan terus kiprah pengabdian untuk menguatkan sumber daya pembangunan. Pada prinsipnya, makna dari pelantikan dan pengukuhan pada hari ini adalah untuk mampu melaksanakan 10 program pokok PKK sesuai program kerja yang telah ditetapkan serta memberikan bimbingan dan pembinaan gerakan PKK di wilayah masing-masing. Hal ini memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh tim dan kader", ujar dia. 
.
Sementara Bupati Kab. Ogan Komering Ilir (OKI), H. Iskandar, SE meminta agar TP PKK mampu berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat serta mendorong penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat di era normal baru.
.
"Di era New Normal ini, tetap laksanakan protokol kesehatan (Prokes). Ketua Tim Penggerak PKK tingkat kecamatan yang sudah dilantik hari ini agar mampu berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat melalui pemberdayaan keluarga guna terwujudnya pembangunan yang hebat dan sejahtera", ungkapnya. 

Pada kesempatan itu TP PKK Kab. OKI juga memberikan bantuan stimulus ekonomi kepada lansia, pelajar serta bantuan bibit tanaman.
Bantuan yang diberikan sebagai langkah awal stimulusi produktivitas masyarakat di era kenormalan baru ini.

 ONEWS.ID(OKI)-+Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menanggapi dugaan mal-administrasi penerbitan izin lokasi PT Bintang Harapan Palma (BHP) di wilayah Kecamatan Pangkalan Lampam dan Tulung Selapan Ogan Komering Ilir. 

Pemkab OKI mengungkap pemberian izin tersebut sudah berdasarkan prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku.

Bupati OKI melalui Kepala Dinas Perizinan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) OKI, Ir. Man Winardi, MTP menjelaskan izin lokasi PT BHP diberikan pertama kali pada tahun 2015.

Adapun status areal yang dimohonkan PT BHP seluas 10.550 Ha tersebut tidak terindikasi berada pada lahan gambut maupun hutan alam primer dan bukan merupakan areal penundaan pemberian izin baru.

"Izin diluar Peta Indikatif Penundaan izin baru pemanfaatan hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan areal penggunaan lain (Lampiran Kepmen LHK Tahun 2018) ” Ungkap Man Selasa, (4/8).

Dijelaskan Man, hal itu berdasarkan Identifikasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel tanggal 30 November 2015 terhadap Konfirmasi status lahan, areal izin lokasi PT. BHP dengan Peta RTRW Sumsel dan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumsel menyebut areal izin lokasi PT. BHP berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) dan tidak terdapat sebaran lahan gambut maupun hutan primer.

Identifikasi itu dipertegas lagi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalu surat Direktur Invetarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Nomor S.413/IPSDH-3/2015 tanggal 10 Desember 2015, yang isinya berdasarkan hasil telaahan Peta Indikatif Penundaan Pemberian lzin Baru sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 5385/MenLHK-PKTL/IPSDH/2015 tanggal 20 November 2015, bahwa areal izin lokasi PT. Bintang Harapan Palma (BHP) tidak termasuk dalam areal Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru dengan fungsi Areal Penggunaan Lain (APL).

Pemkab OKI tambah man pada 2015 lalu juga telah melakukan konsultasi langsung ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia terkait Intruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut serta penerbitan peta indikatif penundaan izin baru (PPIB) sebagai salah satu pedoman pemberian izin baru. 
Terhadap izin itu tambah man, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan RI melalui Dirjen Planologi dan Tata Kehutanan dan Tata Lingkungan menyebut penertiban izin usaha terhadap kegiatan/usaha diluar peta indikatif penundaan izin baru dapat tetap dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan berlaku.

“Sudah dilakukan kajian dan konsultasi mendalam sebelum penerbitan izin itu” tambah dia.

Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten OKI, Dedy Kurniawan, S. STP menambahkan atas perolehan izin lokasi itu, telah dilakukan serangkaian sosialisasi dan pembebasan (perolehan lahan) serta pembayaran pembebasan lahan (perolehan tanah) yang dilaksanakan secara langsung kepada masyarakat yang berhak di Desa Riding, Jerambah Rengas, Penanggoan Duren, dan Tulung Seluang 
“Per tanggal 31 Mei 2018 telah dilakukan proses perolehan tanah lebih dari 50 % pada lahan yang termasuk dalam izin lokasi perusahaan kepada masyarakat yang berhak yang tanahnya masuk/berada di dalam izin lokasi” jelas Dedy.

Ditambahkan Dedy atas perolehan tanah tersebut, PT BHP Melakukan perpanjangan izin selama 1 tahun dan berlaku hingga Mei/Juni 2019.

“Pada tahun 2019 PT. BHP melakukan kegiatan perolehan lahan seluas ± 1.700 hektar (lahan inti seluas 1.190 hektar dan lahan plasma 510 hektar), dan terhadap sisa lahan 1.000 hektar dilakukan inclave. Total PT. Bintang Harapan Palma telah melakukan perolehan lahan seluas 6.939 hektar (lahan inti dan lahan plasma)” terangnya.

Dikatakan Dedy izin lokasi PT. Bintang Harapan Palma saat ini telah habis masa berlakunya terhitung sejak Mei/Juni 2019. Untuk itu perusahaan dilarang melaksanakan kegiatan perolehan tanah (pembebasan lahan).

Terhadap lahan yang telah diperoleh, apabila akan dilaksanakan pengolahan lahan/aktivitas fisik perkebunan termasuk juga pengolahan lahan pada lahan gambut memerlukan Amdal, Izin Lingkungan dan IUP dan Hak Guna Usaha (HGU) yang merupakan kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Untuk menerbitan HGU tersebut, terang Dedy pemohon mesti melengkapi data fisik dan data yuridis, termasuk juga data perolehan dan penguasaan tanah. Ditambah pernyataan lain bahwa yang dimohon tidak dalam keadaan sengketa.

Terhadap pengaduan dugaan mal administrasi oleh Pemkab OKI atas penerbitan izin PT BHP ke Ombudsman Sumsel, Pemkab OKI siap jika dimintai keterangan lebih lanjut.

Photo:

Upaya siaga kebakaran hutan kebun dan lahan di areal PT Bintang Harapan Palma (BHP) karung-karung
ONEWS.ID--Seminar online yang bertajuk Bingkai Pemberitaan New Normal dalam Pemberitaan yang diselenggarakan oleh Himpunan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang berlangsung sukses,selasa (4/8/2020)
Seminar tersebut dibuka oleh Kun Budianto selaku wakil Dekan III Fisip Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 

Dalam sambutannya Kun Budianto mengatakan sangat mengapresiasi seminar yang di selenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Raden fatah Palembang, di era sekarang menurut Kun Budianto banyak sekali pemberitaan hoax, dengan adanya seminar ini semoga peserta bisa mendapat ilmu tentang jurnalis dari narasumber.

Seminar ini menghadirkan empat narasumber yaitu Eka Sari Alia yang berkecimpung di Metro TV, Yohana Margareta sebagai New Anchor Metro TV, Rocky Pratama sebagai Jurnalis RRI, dan yang terakhir Yulian Zalpa Akademisi FISIP UIN Raden Patah Palembang.

Dalam kesempatan pertama Eka Sari Ali mengatakan di masa New Normal ini Metro TV tidak seluruh pekerja hadir tetapi melalui WFH dan tetap memakai protokol kesehatan, selanjutnya Yohana Margareta mengatan ditengah pandemi covid-19 dimasa New Normal Jurnalis harus tetap propesional dalam mencari berita dan tetap mematuhi protokol kesehatan, Yohana Margareta juga mengatakan jurnalis itu harus tidak mudah untuk percaya jurnalis harus mencari fakta.(sb-budi++ao)