Ketua Bawaslu Sumatera Selatan, Iin Irwanto ST MM
ONEWS.ID, PALEMBANG - Masa kampanye terbuka Pemilu 2019 atau kampanye dengan metode Rapat Umum dan di media massa, dimulai hari ini. Ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan para peserta pemilu dalam menjalani masa kampanye selama 21 hari tersebut itu.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan, Iin Irwanto mengatakan pihaknya telah menyampaikan surat imbauan kepada para peserta pemilu di Sumsel mengenai hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang dilakukan saat melakukan kampanye dengan metode rapat umum. Hal ini sebagai salah satu langkah pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran saat kampanye berlangsung.

“Kami telah mengingatkan para peserta pemilu di Sumsel agar pelaksanaan kampanye rapat umum tidak melebihi batas waktu pukul 09.00 – 18.00 waktu setempat. Pelaksana kampanye juga wajib menyampaikan surat pemberitahuan mengenai kegiatan kampanye kepada pihak kepolisian, yang ditembuskan kepada KPU dan Bawaslu,” ujar Iin, didampingi Iwan Ardiansyah, Komisioner sekaligus Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Sumsel, kepada wartawan di Palembang.

Iin memastikan, pengawas pemilu akan mengawasi kegiatan kampanye yang digelar di Sumsel. Termasuk kampanye-kampanye yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kampanye dari kepolisian.

“Jika terjadi pelanggaran, para pengawas pemilu di Sumsel akan melakukan langkah penindakan,” kata Iin.

Dalam kesempatan yang terpisah, Yenli Elmanoferi, komisioner Bawaslu Sumsel yang memimpin kelompok kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Rapat Umum,, merincikan ada beberapa hal yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye terbuka. Selain batas waktu dan STTP, pihaknya mengingatkan agar peserta pemilu, tim kampanye dan pelaksana kampanye tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang diikutsertakan dalam kampanye.

“Para peserta pemilu, tim kampanye dan pelaksana kampanye dilarang melibatkan pihak yang tidak memiliki hak pilih, seperti anak-anak dalam kampanye. Selain itu juga dilarang melibatkan para pejabat negara yang bukan anggota partai politik, pejabat dan hakim di lingkungan MA dan MK, ASN, Kepala Desa, dan anggota TNI Polri. Intinya pihak-pihak yang dilarang dilibatkan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 280 ayat (2) UU 7/2017,” tegas mantan ketua KPU Kota Pagaralam itu.

Yang lebih penting lagi, sambung Yenli, para pelaksana kampanye dilarang melanggar larangan kampanye yang ditegaskan dalam UU 7, antara lain mengenai materi kampanye seperti mempermasalahkan dasar negara, menggunakan fasilitas pemerintah, menghina dan membawa isu SARA.

“Satu lagi yang terus menerus kami ingatkan, agar para pelaksana, tim kampanye dan peserta kampanye tidak melakukan tindakan money politics. Sanksinya sangat berat, selain hukuman pidana penjara dan denda, juga bisa dikenakan hukuman administrasi berupa pembatalan sebagai caleg, atau bahkan caleg terpilih,” tandasnya.

Batasan Iklan Media

Syamsul Alwi, komisioner Bawaslu Sumsel yang memimpin Pokja Pengawasan Kampanye dengan metode Iklan Media Massa menambahkan selain pengawasan rapat umum, pihaknya juga melakukan pengawasan kampanye di media massa. Menurut dia, ada beberapa rambu-rambu yang harus dipatuhi para peserta pemilu, dan calon anggota legislatif serta media massa dalam pemasangan iklan kampanye. Salah satunya adalah bahwa iklan kampanye yang dipasang di media massa adalah iklan yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Peserta pemilu, jelas Syamsul, boleh melakukan penambahan iklan kampanye tapi dibatasi maksimal 1 halaman di setiap media massa setiap hari untuk media massa cetak, 10 spot durasi 60 menit untuk iklan di televise dan radio dan banner ukuran 970 x 250 piksel. Desain dan materi iklan, baik yang difasilitasi KPU atau penambahan wajib diberikan kepada Bawaslu sesuai tingkatan.

“Untuk penambahan iklan yang berisi caleg DPR dan DPRD tetap dihitung satu dengan jatah penambahan partai politik. Artinya walaupun ada belasan caleg dari partai tersebut, tetap jatahnya satu halaman, yakni jatah penambahan untuk parpol.,” jelas Syamsul.

Adapun yang dilarang dicantumkan dalam iklan kampanye, menurut Syamsul lebih kurang sama dengan larangan kampanye pada umumnya. Yakni dilarang melibatkan pihak yang dilarang dalam kampanye, dilarang mempersoalkan dasar negara, menghina seseorang dan seterusnya. Selain itu dilarang melakukan blocking time dan blocking segment iklan kampanye.

“Dan sekali lagi saya tegaskan, caleg tidak boleh memasang iklan secara mandiri, harus lewat parpol,” pungkas Syamsul. (are)

Konferensi Pers Pembukaan Program Magister Komunikasi STISIPOL Candradimuka Palembang

PALEMBANG ONEWS.ID - Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (STISIPOL) Candradimuka Palembang hari ini resmi membuka  Program Studi Magister (S2) Ilmu Komunikasi untuk umum dengan biaya pendaftaran Sanga terjangkau serta memiliki beragam pilihan sistem pembayaran, mulai dari  persemester, paket ataupun pembayaran perbulan. Khusus para alumni STISIPOL Candradimuka semua jurusan akan mendapatkan diskon pendaftaran.
   Ketua Rektor STISIPOL Candradimuka Palembang. Dr. Hj. Lihabsari Prihatini, MSi menjelaskan pada saat jumpa pers di Aula Mini Ismail Djalili ia mengatakan bahwa pendaftaran dibuka dengan dua gelombang, yaitu gelombang pertama dimulai dari sekarang hingga tanggal 3 Agustus 2019, dan gelombang dua 11 Januari 2020.
 " S2 Komunikasi kita kali ini hanya dua tahun, dengan dua program pilihan, yaitu program komunikasi politik dan program Corporate & Marketing Communication. Untuk agreditasi semua jurusan S1 kita semuanya terakreditasi B dan khusus alumni dan Jurnalis yang mau mendaftar akan kita berikan diskon," terangnya Sabtu (23/3).
   Lanjut dia Untuk tenaga pendidik di S2 Komunikasi ini semuanya Dosen ahli baik lulusan dalam negeri maupun lulusan dari luar negeri yang semuanya rata-rata bergelar Doktor dan Lulusan terbaik Universitas-universitas terkemuka.
  " Sesuai dengan Visi, kita ingin menjadi program studi yang unggul serta menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidang ilmu komunikasi baik sekala nasional maupun internasional ditahun 2028 yang akan datang," tegasnya.(Armadi)

ONEWS.ID-PALEMBANG(SUM-SEL)-DPC Peradi Palembang mengutus Advokat Dodi IK untuk mengikuti Bimtek Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019. Dodi yang merupakan putra asli Musi Banyuasin (Muba), Sumsel, yang selama ini dikenal sebagai pengacara dengan spesialisasi Pra-Peradilan ini mengikuti Bimtek Bagi Advokat Angkatan IV di Pusdik Pancasila & Konstitusi MK RI di Cisarua Bogor selama 3 hari mulai dari Senin 18 sampai 20 Maret 2019.
” Ya memang benar saya diutus DPC Peradi Palembang dalam rangka Bimtek Teknis Hukum Acara PPPHPU Tahun 2019 di Mess Pusdik MK di Cisarua Bogor. Tolong doa nya semoga Bimtek ini menambah ilmu yang bermanfaat untuk kita semua khususnya dalam penanganan perkara perselisihan pemilu” kata Dodi, kepada prioritas.co.id melalui akun whatsapp nya, Sabtu (23/3/2019).
Diutusnya Dodi oleh DPN Peradi Palembang sehubungan dengan undangan Mahkamah Konstitusi RI kepada DPN Peradi dalam Rangka Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.
Bintek tersebut ditujukan Bagi Advokat Angkatan IV di Pusdik Pancasila & Konstitusi MK RI di Cisarua Bogor selama 3 hari dimulai 18 sampai 20 Maret 2019. Kemudian dilanjutkan Bimtek Utusan Parpol mulai dari 21-23 Maret 2019.
Menindaklanjuti Surat DPN Peradi bahwa DPC Peradi Palembang mengutus Advokat Dodi IK untuk mengikuti Bimtek tersebut.
Wakil Ketua yang sekaligus Plt. Ketua Peradi Palembang H. Alex Noven, SH.,MH dan Sekretaris DPC Peradi Palembang H. Anton Nurdin,SH. Merekomendasi dan memberikan surat tugas kepada Advokat Dodi IK untuk mengikuti Bimtek tersebut.
Dodi menerangkan, Kepala Pusat Pendidikan Pancasila & Konstitusi Kurniasih Panti Rahayu, S.E.,M.A. dalam kata sambutannya menyampaikan, ini merupakan Bimtek ke IV bagi Advokat, yang diikuti Peserta sebanyak 160 Advokat.
Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Anwar Usman, SH.,MH membuka acara bimtek dan menyampaikan dalam sambutannya, mengatakan, harus diakui bahwa pemilu 2019 adalah pemilu yang paling sulit, paling susah, menguras tenaga.
“Yang terpilih jadi Presiden dan wakil presiden sudah diketahui, namun kita saja yang belum tahu, sudah tercatat di Lauh Mahfuzh,” ujarnya.
Diakhir kata sambutanya, Mantan Hakim Pengadilan Lumajang dan Kepala Biro Kepegawaian MA tersebut menyampaikan, Allah SWT berfirman:
Yaaa ayyuhan-naasu innaa kholaqnaakum min zakariw wa unsaa wa ja’alnaakum syu’uubaw wa qobaaa`ila lita’aarofuu, inna akromakum ‘indallohi atqookum, innalloha ‘aliimun khobiir
“Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.”
(QS. Al-Hujurat 49: Ayat 13),” kata Ketua MK tersebut yang menutup acara dengan membaca sepenggal ayat Al Quran. (red)