ONEWS.ID.Palembang-Komite Aksi Untuk Kedaulatan Rakyat Palembang (KAUKRP) kembali pertanyakan kepada Walikota Palembang  terkait izin Lingkungan melalui surat yang ditujukan kepada Walikota Palembang tertanggal 31 Desember 2018 dengan nomor 04/KAUKRP- Prem/XII/2018.

Juru bicara KAUKRP Andreas OP, pada saat menggelar konfrens bersama awak media di salah Komplek Mall di Kota Palembang, Senin (07/01/2019) mengatakan bahwa  PT Pandawa Lima Halim bersaudara selaku pengelola PTC Mall dan Hotel Novotel memiliki catatan buruk dalam hal kepatuhan pengendalian lingkungan hidup bilamana dapat dilihat dari adanya pembangunan Selasar depan PTC Mall Palembang pada  tahun 2017 dan adanya aktivitas pembangunan gedung bioskop dan parkir di ATM yang ada di area PTC Mall
pada tanggal 8 September 2016 Bagaimana fakta yang ditemukan oleh DLHK Kota Palembang dan Komisi 3 DPRD Kota Palembang tanpa terlebih dahulu melakukan revisi izin Lingkungan sebagaimana menurut Pasal 109 UU 32 tahun 2009 PPLH merupakan tindak pidana lingkungan hidup.

Menurut Andreas, Walikota Palembang telah bertindak keliru dengan menerbitkan addendum izin lingkungan pada PT pandawalima halimbersaudara selaku pengelola PTC Mall dan Novotel hotel tahun 2017 tanpa mempedomani peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan nomor 102 tahun 2016 tentang penyusunan dokumen lingkungan hidup bagi usaha dan atau kegiatan yang telah memiliki izin usaha atau kegiatan tetapi belum memiliki izin lingkungan untuk mencegahnya terjadi pencemaran lingkungan hidup lanjut dan mewujudkan pembangunan kota berbasis lingkungan hidup menuju Palembang emas kami komite aksi untuk kedaulatan rakyat Palembang agar wali Kota Palembang dengan pedoman pasal 37 ayat 2 undang-undang 32 Tahun 2009 agar segera mencabut izin lingkungan PT pandawalima halim bersaudara sejak tanggal surat ini dalam hal ini  Walikota Palembang tidak mencabut ijin  lingkungan hidup PT. Pandawa Lima Halim.

Lanjutnya, Andreas menambahkan apabila ini tidak dilakukan terpaksa kami akan melakukan tindakan hukum yang Legal.

Selain itu, dirinya juga mengatakan Untuk mengawal proses penertiban izin lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah kota Palembang, kami mendukung aliansi advokat peduli lingkungan untuk mendorong penyelesaian melalui media yang mungkin Menjadi alternatif gerakan masa, ketika dalam hal ini kita melakukan aksi demokrasi dan aksi, bisa ketemu dan bicara pada pihak pemerintah baik itu dinas maupun DPRD. Ternyata hal ini tidak ditanggapi serius oleh Walikota. khususnya yang mengeluarkan izin Lingkungan.

Nah dengan adanya aliansi advokat peduli lingkungan kami harapkan proses-proses pelanggaran izin lingkungan itu dapat diselesaikan melalui media hukum dan kami akan bersinergi dengan aliansi Advokat Peduli Lingkungan.

Sementara itu, Kepala Dinas DLHK Faisal AZ menanggapi surat KUAKRP dirinya mengatakan akan mempelajarinya terlebih dahulu mengenai surat tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Kota Palembang, M. Ali Sya'ban ketika dikonfirmasi via ponsel nya mengatakan bahwa hal tersebut akan dirapatkan terlebih dahulu.(andre)

ONews

ONews

Indeks berita terbaru hari ini dari peristiwa, kecelakaan, kriminal, hukum, berita unik, Politik, dan liputan khusus di Indonesia dan Internasional.

Post A Comment:

1 comments:

  1. Bergabung Bersama Kami Di DI B O L A V I T A (titik)S I T E

    AGEN TERBESAR DAN TERPERCAYA BOLAVITA(titik)SITE !

    BONUS NEW MEMBER 10% !!!

    WA : +62812-22-22-995
    BBM : B O L A V I T A / D 8 C 3 6 3 C A

    BalasHapus