ONEWD.ID.KAYUAGUNG(OKI) Bupati OKI, H Iskandar, pernah mengatakan, untuk pengawasan dan monitoring penggunaan dana desa, Pemkab OKI telah bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kayuagung melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan Pembangunan Daerah (TP4D), dengan dibantu Kajari, sehingga potensi kesalahan penggunaan dana dapat dihindari.

Bahkan, dana yang memang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat, Bupati OKI ini mengaku siap membela kades/lurah sebagai pengguna anggaran.

“Kita harus bahu membahu dalam memajukan OKI dari desa. Saya tahu kelebihan dan kelemahan setiap desa di OKI. Apabila untuk kepentingan rakyat saya bersedia pasang badan,” tegasnya.

Seraya menuturkan dalam hal masalah ini, dirinya memberikan kesempatan kepada Kades/Kelurahan untuk berkonsultasi dengannya.

“Silahkan datang menghadap, saya siap 1×24 jam bagi kalian yang membutuhkan bimbingan dan konsultasi” ujarnya.

Mendengar kesiapan orang nomor satu ini, sontak tepuk tangan bergemuruh dari seluruh Kepala Desa/Lurah beberapa waktu lalu.

Nyatanya sudah dibentuk tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan Pembangunan Daerah (TP4D), dengan dibantu Kajari, masih saja ada oknum kades di Desa Gajah Makmur, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten OKI baru baru ini dijemput pihak kepolisian Polres OKI karena diduga korupsi dana desa. Melihat kondisi ini kerja TP4D belum maksimal dalam upaya pencegahan korupsi DD, khusus di Kabupaten OKI.

Kendati demikian, pihak BPMD Kabupaten OKI tetap mengklaim bahwa dana desa yang digunakan oleh para kades di masing-masing desa sudah sesuai juklak-juknis.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten OKI, Hj. Nursula , SSos mengungkapkan Pelaksanaan program DD yang bersumber dari dana APBN di Kabupaten OKI dari tahun pertama 2015 – 2018 telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh Permendragi No 20 tahun 2018.

“Berdasarkan Permendagri No 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dan Perka LKPP No 13 tahun 2013 tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa di desa, apa yg menjadi kebutuhan masing-masing desa harus berdasarkan kebutuhan desa tersebut melalui musyawarah desa, dan pelaksana kegiatannya oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa dan Tim Pengelola Kegiatan dari masing-masing desa,” jelasnya.

Nursula juga menambahkan bahwa pihak PMD pada tiap tahunnya selalu diaudit oleh BPKP dan BPK perwakilan Provinsi Sumsel dalam pelaksanaan penyaluran dan program-program pembangunan dan pemberdayaan di desa yang ada dalam Kabupaten OKI.

“Sistem administrasi perencanaan sampai pelaporan desa-desa pun sudah menggunakan sistem keuangan desa (siskeudes) yang dibuat oleh Kemendagri dengan BPKP,” terangnya.

Kepala Desa Tugu Mulyo, Kecamatan Lempuing, Irpandi, bahkan menegaskan, bahwa tidak semua desa senang dengan gelontoran dana desa yang dikucurkan pemerintah setiap tahunnya. Tak jarang ada Kepala Desa meminta dana itu dikurangi dan dialokasikan ke daerah lain yang membutuhkan karena takut terjerat kasus korupsi.

“Soal dana desa, justru kami takut makanya hati-hati gunakan dana desa, dilaksanakan berdasarkan juknis dan juklak. Kalau terus begini mending ditiadakan sajalah biar kami tenang,” ungkap Kepala Desa yang baru saja menerima penghargaan salah satu desa terbaik di Indonesia oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal di Jakarta pekan lalu.

Bila pernyataan Nursula, DD setiap tahunnya diaudit oleh BPKP dan BPK perwakilan Provinsi Sumsel dalam pelaksanaan penyaluran dan program-program pembangunan dan pemberdayaan di desa yang ada dalam Kabupaten OKI.

“Sistem administrasi perencanaan sampai pelaporan desa-desa pun sudah menggunakan sistem keuangan desa (siskeudes) yang dibuat oleh Kemendagri dengan BPKP,” terangnya.

Bahkan DD berjalan sesuai prosedur sejak tahun 2016-2018. Hal ini terbantahkan dengan kasus yang dihadapi oknum kades Gajah Makmur, AH yang diamankan Unit Pidana Korupsi Polres OKI lantaran dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2016-2017 sebesar Rp315 Juta Kamis (22/11/2018) malam. Artinya oknum kades bersangkutan lolos dalam audit tersebut. Bahkan masih menerima DD tahun 2018 Kendati kasus yang menimpanya dugaan penyalahgunaan DD tahun 2016-2016. Atas kasus ini AH ditetapkan sebagai tersangka.(Red-DONI)

ONews

ONews

Indeks berita terbaru hari ini dari peristiwa, kecelakaan, kriminal, hukum, berita unik, Politik, dan liputan khusus di Indonesia dan Internasional.

Post A Comment:

2 comments: