KPPN Palembang serahkan Piagam WTP Laporan Keuangan 2017 ke Pemkab OKI

ONEWS.ID-OKI - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palembang menyerahkan piagam penghargaan pemerintah RI kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) laporan keuangan tahun 2017. 

Penghargaan ini sudah diberikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja nasional (rakernas) akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah tahun 2018 beberapa waktu lalu.

Penyerahan piagam diberikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palembang diwakili ketua tim Mirazwan kepada Sekretaris Daerah OKI H. Husin, S. Pd, MM di ruang sekda OKI, Rabu (31/10/2018). 

Menurut Sekda Husin, capaian WTP yang diraih Pemkab OKI 7 kali berturut-turut bukanlah tujuan akhir. Yang terpenting anggaran yang digunakan tersebut bermanfaat untuk masyarakat.

“WTP itu penilaian. Bukan berarti akhir dari proses transparansi dan tata kelola keuangan yang baik. Tujuan utama dan terpenting adalah dampak pembangunan yang dirasakan langsung masyarakat,” tungkasnya.

Sekda juga mengingatkan ASN untuk senantiasa memperbaharui pengetahuan tentang peraturan tetang tata kelola keuangan daerah. 

“Aturan terus berubah. Kita juga harus cepat adaptasi menyesuaikan dengan ketentuan terbaru agar tidak ada kesalahan dalam tata kelola keuangan,” ungkap dia.

Husin juga berharap kepada KPPN Palembang untuk mau berbagi informasi terkait pengelolaan anggaran, khususnya anggaran yang dikucurkan melalui KPPN Palembang, baik dana alokasi khusus (DAK), tugas pembantuan (TP) maupun dana desa (DD).

Kepala KPPN Palembang melalui Mizarwan mengucapkan selamat atas raihan opini WTP ketujuh kali. Menurut Mirazwan, dengan diraihnya WTP daerah memang tidak menjamin adanya penyimpangan, namun daerah yang mendapatkan WTP menurut dia, berarti keuangan daerah itu sudah baik dan pertanggung jawabannya sudah sesuai dengan peraturan yang ada.

“Kita ucapkan selamat kepada OKI, karena telah meraih WTP yang ketujuh kali ini. Lalu penyerapan anggaran pusat yang disalurkan melalui KPPN, seperti dana desa harus terealisasi dengan baik,” ujarnya.

Selain itu dirinya menyampaikan, pihaknya siap melakukan koordinasi supaya pemerintah daerah untuk mendapatkan WTP.
“Kita selalu siap untuk mendampingi pemerintah daerah untuk berkoordinasi dalam pengelolaan administrasi keuangan agar mendapat WTP lagi, dan memperoleh hasil baik,” harapnya. (Sumber=JM-red)