Puluhan Massa KAUKRP Geruduk DPRD Sumsel

ONEWS.ID.PALEMBANG.Komite Aksi untuk Kedaulatan Rakyat Palembang (KAUKRP) mengelar aksi untuk kesekian kali di gedung DPRD Sumsel.
Aksi yang dikomandoi oleh Koordinator Aksi, Andreas OP adalah  untuk menagih janji Gubernur Sumsel beberapa waktu lalu.
“Aksi kami kali ini ada dua agenda yakni, mengenai persoalan Buruh kemudian yang kedua kami meminta kepada Pemprov Sumsel untuk mengawasi serta membenahi tata kelola perniagaan kelapa dan kopra ditingkat petani yang ditenggarai masih adanya praktek mafia kartel di level petani.
Menurut, Andreas
Gubernur Sumsel berjanji untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh buruh di PT Indomarco Prismatama,PT Sumber Alfaria Trijaya, Selebriti dan PT. Indo Beton dan PT. SHARP Kami berharap agar Gubernur cepat mengambil tindakan tegas terhadap Perusahaan  yang menyalahi aturan tersebut” jelas koordinator aksi Andreas OP Kamis (29/11/2018).
Dilanjutkannya, sebetulnya persoalan ini sudah dilimpahkan kepada kepala dinas tenaga kerja tapi sejauh ini tidak membuahkan hasil yang baik. Seperti kegagalan oleh Kepala Dinas untuk memanggil para pengambil kebijakan perusahaan serta  menunjukkan lemahnya sistem posisi tawar di pemerintahan terhadap perusahaan.
“Jadi kami berharap pak gubernur untuk meninjau kembali kinerja dari kepala dinas tenaga kerja provinsi tersebut,” tegasnya.
Kemudian untuk persoalan rendahnya harga kelapa ditingkat petani dirinya sepakat bahwa dengan gagasan Gubernur dan  DPRD Sumsel untuk membentuk  Tim pengawasan serta membuat satgas  agar segera diturunkan Tim  untuk melakukan sidak ke lapangan untuk memantau harga serta mengendalikan harga kelapa dan kopra yang harganya cukup rendah di level petani yang cuma 700 rupiah per buah.
Serta meminta kepada DPRD Sumsel untuk membahas persoalan ini di Komisi apabila nantinya ada temuan.T
Ditambahkannya bagi perusahaan perusahaan yang nantinya akan ditemukan penyimpangan tata kelola perniagaan agar diberikan sanksi tegas.
Untuk selanjutnya untuk persoalan lingkungan “Kami juga berharap agar Gubernur mau menegur Walikota serta memberikan tindakan tegas kepada perusahaan yang melanggar aturan dan perijinan yang menyebabkan Kota Palembang mengalami banjir ketika hujan turun dan mengevaluasi perijinan tersebut  ” ungkapnya

Koordinator lapangan, M. Asri ketika diwawancarai  usai berdiskusi dengan Gubernur dan DPRD Sumsel  mengatakan pihaknya menyambut baik dengan gagasan Pak Gubernur terkait akan diadakannya replanting kelapa dan kopra ditingkat petani kemudian diharapkan segera membentuk satgas yang mengendalikan harga kelapa dan kopra ditingkat petani  yang ditenggarai masih adanya praktek mafia kartel di level petani serta merealisasikan gagasan tersebut dengan tidak memberikan angin segar kepada petani.  Jelasnya

Menanggapi aksi KAUKRP tersebut, Gubernur Sumsel H. Herman Deru, SH mengatakan ketika berdiskusi diruang Rapim DPRD Sumsel untuk persoalan Buruh  pihaknya sudah berupaya  untuk memediasikan perusahaan dengan korban yang dinilai merugikan sepihak melalui Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi tapi tidak ada kesepakatan sehingga  terjadi deadlock.

Akan tetapi, Pemprov Sumsel akan memfasilitasi buruh untuk bertemu dengan perusahaan sampai terjadi kesepakatan.

Apabila tidak juga terjadi kesepakatan maka, Pemprov Sumsel mempersilahkan Korban untuk menggugat ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dengan menyiapkan legal standing serta akan memfasilitasi bantuan hukum bagi korban. Tegasnya

Ditambahkannya juga, untuk persoalan harga kelapa dan Kopra  Pemprov Sumsel  akan segera membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian harga untuk mengatasi adanya Mafia Kartel di level petani dan akan melakuan peremajaan atau Replanting Kelapa. Pungkasnya

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumsel Koimudin menjelaskan bahwa Pihaknya sudah memfasilitasi pertemuan antara buruh dengan perusahaan tapi tidak ada kesepakatan melainkan terjadi deadlock, mengenai pembentukan satgas dirinya tidak keberatan asal tidak bertentangan dengan undang-undang maupun regulasi yang ada. Tukasnya

Plt Ketua DPRD Provinsi Sumsel M Yansuri mengatakan pada dasarnya mereka biaa menganggarkan bantuan untuk petani kelapa asalkan sesuai aturan. “Kita sarankan petani kelapa ini membentuk asosiasi dan koperasi. Sehingga bantuan bisa disalurkan,” tegasnya.(are)